Menaker Usulkan 3 Inisiatif Kerja Sama Ketenagakerjaan di ASEAN

 Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyarankan 3 ide kerja sama bagian ketenagakerjaan dalam komunitas The 26th ASEAN Labour Ministers Rapat (ALMM) atau Tatap muka Tingkat Menteri Ketenagakerjaan Se-ASEAN ke26.

Ke-3 ide itu ialah pertama kali, adopsi maklumat ASEAN mengenai kenaikan karyawan ASEAN untuk daya saing, ketahanan, serta ketangkasan hadapi pekerjaan hari esok.

Ke-2 , menggerakkan kerja sama di antara negara anggota ASEAN, partner ASEAN, partner sosial, serta organisasi internasional, untuk memberikan dukungan upaya-upaya dalam capai arah dari Maklumat ASEAN itu.

"Ke-3 , membuahkan beberapa langkah progresif serta milestone dalam merealisasikan daya saing, ketahanan, serta ketangkasan karyawan ASEAN dalam hadapi pekerjaan hari esok," kata Ida waktu pimpin ALMM yang berjalan dari 26-28 Oktober 2020 dengan virtual, Rabu (28/10/2020).

bandar slot online terbaik king88bet game slot terbesar dan terlengkap Dia memperjelas, banyak hal yang bisa menjadi perhatian Indonesia sebagai Ketua ASEAN bagian ketenagakerjaan yaitu percepat akses ketrampilan vokasi untuk tenaga kerjanya, terutamanya dalam perebutan tehnologi.

"Hingga, mereka bisa isi lapangan kerja yang ada di zaman ekonomi digital serta bisa berada di keadaan kritis karena wabah COVID-19 ini," terangnya.

Seterusnya, penerapan program 3S (Skilling, Reskilling, serta Upskilling) yang sudah dikeluarkan sama Kemnaker di bagian training kerja lewat Balai-Balai Training Kerja (BLK) yang ada, dengan menyertakan faksi industri serta penopang kebutuhan yang lain.

Beberapa rintangan serta rumor di zaman ekonomi digital, seperti berkenaan wujud serta jalinan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, agunan sosial, terhitung masih kurangnya tujuan kewiraswastaan untuk angkatan kerja di Teritori ASEAN diulas serta dibicarakan dalam komunitas ini.

"Kami mengharap kerja sama ASEAN bagian ketenagakerjaan ini bisa menggerakkan serta memberi perkembangan yang berarti ke arah perolehan, ide baru di bidang ketenagakerjaan, seperti jalinan industrial, peningkatan ketrampilan, Keselamatan serta Kesehatan Kerja, serta pemantauan ketenagakerjaan," terangnya.

Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, sebagai Chair of SLOM (Senior Labour Officials Rapat) menambah, mulai Rabu (28/10/2020), Menaker Ida jadi Ketua ASEAN bagian ketenagakerjaan sampai tahun 2022 serta mempunyai pekerjaan untuk perjuangkan daya saing tenaga kerja ASEAN.

Anwar Sanusi menyebutkan, ada 3 keyword untuk perjuangkan serta tingkatkan tenaga kerja di teritori ASEAN. "Yakni daya saing, keuletan atau keteguhan, serta kelincahan. Kita dapat cukup trengginas dalam memberi respon beberapa pekerjaan mendatang," tandas Anwar.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyikapi masalah atas penerbitan Surat Selebaran (SE) Nomor M/11/HK.04/2020 mengenai Penentuan Gaji Minimal Tahun 2021 untuk Periode Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Menurut dia ketetapan tidak meningkatkan gaji minimal tahun 2021 (UMP 2021) dalam SE baru itu adalah jalan tengah yang diambil pemerintahan.

"Ini jalan tengah yang perlu diambil sama pemerintahan pada keadaan yang susah serta tidak gampang. Pelindungan penggajian kita menjaga, kelangsungan usaha harus kita lihat. Atas landasan itu SE ini kami mengeluarkan," kata Menaker Ida di Jakarta, Selasa (27/10).

Menurut Menaker Ida, penerbitan SE itu berdasar analisis yang dilaksanakan dengan dalam sama Dewan Penggajian Nasional (Depenas) berkaitan imbas Covid-19 pada penggajian.

Mengingat wabah Covid-19 sudah berpengaruh situasi perekonomian serta kekuatan perusahaan dalam penuhi hak karyawan/pekerja terhitung dalam bayar gaji.

SE UMP itu dalam rencana memberi pelindungan serta kelangsungan kerja untuk karyawan/pekerja dan jaga keberlangsungan usaha. Akhirnya perlu dilaksanakan rekonsilasi pada penentuan gaji minimal untuk keadaan perbaikan ekonomi di waktu wabah Covid-19.

"Selain itu sudah pasti harus dikenang jika pemerintahan selalu memerhatikan kekuatan daya membeli beberapa karyawan lewat bantuan upah/gaji. Sebenarnya bantalan sosial telah disiapkan sama pemerintahan. Jadi pemerintahan tidak demikian saja memutuskan itu sebab ada langkah-langkah yang telah dilaksanakan," terangnya.